Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

--- Dirgahayu Republik Indonesia ke 69 --- Mari kita terapkan semangat kemerdekaan dalam hidup kita --- Untuk SAB silahkan mengirim ke alamat email: sab.bbkpsby@yahoo.com - email pengaduan ke: pengaduan@karantinapertaniansby.com ---
> Profil
> Struktur Organisasi
> Standar Pelayanan Publik
> Mekanisme Pengaduan
> Profil Petugas Pelayanan
> CODEX
> IPPC
> OIE
> APHIS
> AQIS
> IPFSAPH
> NZFSA
> USDA
> Kementan
> Barantan
> Ditjennak
> Depkes
> IAS
> Badan POM
> Bea Cukai
> BKIPM
> LPSE Pertanian
> Operasional Karantina Hewan
> Mekanisme Alur Pelayanan
> Instalasi
> Media Pembawa & HPHK
> Operasional Karantina Tumbuhan
> Mekanisme Alur Pelayanan
> Media Pembawa & OPT/OPTK
> Fumigasi
15/08/2014
Senam Pagi Bersama
Senam Pagi Bersama seluruh pegawai BBKP Surabaya di Unit Pelayanan I, Jl Prapat Kurung Utara - Perak pada Pukul 07.15 WIB

18/08/2014
Apel KORPRI di BBKP Surabaya
Apel KORPRI yang diikuti oleh seluruh pegawai BBKP Surabaya akan dilaksanakan di Halaman Kanpus BBKP Surabaya pukul 07.15 WIB

08/08/2014
Senam Pagi Bersama
Senam Pagi Bersama bagi Seluruh Karyawan dan Karyawati BBKP Surabaya di Halaman Kantor Pusat BBKP Surabaya Pukul 07.15 WIB

Anda pengunjung ke 1286915
9
Orang sedang membuka
  
Pengertian SAB

PENGERTIAN SAB

SKIM AUDIT BARANTAN (SAB) KORLAP BBKP SURABAYA

1.    Latar Belakang
Dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian yang memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan daya saing komoditas ekspor Indonesia, diperlukan perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang ada. Kondisi ini sebagai konsekwensi dari perkembangan global perdagangan dunia saat ini yang mempertimbangkan keamanan tumbuhan terkait dengan SPS sebagai persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh setiap negara di pasar Internasional. Salah satu ketentuan SPS tersebut adalah standarisasi international yang diimplementasikan dalam International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) yang memuat persyaratan teknis (standar) dalam menjamin kesehatan tumbuhan/produk pertanian yang diperdagangkan.

Untuk mendukung akselerasi ekspor produk pertanian agar mampu bersaing di pasar global maka Badan Karantina Pertanian mengembangkan pola Skim Audit Badan Karantina Pertanian (Skim Audit Barantan). Skim Audit Barantan merupakan mekanisme registrasi yang diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian kepada pihak lain untuk memperoleh Sertifikat Jaminan sebagai pelaksana atau diberikan wewenang untuk melaksanakan/tempat tindakan karantina tumbuhan tertentu/karantina hewan melalui proses penilaian (audit) yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang mengacu pada standar akreditasi yang berlaku secara umum.

Pelaksanaan perlakuan (treatment) dan sertifikasi (marking) kemasan kayu sesuai dengan ISPM No.15 ini adalah perusahaan kemasan kayu yang diregristrasi dan  ditetapkan oleh NPPO.

Untuk menetapkan pihak ketiga sebagai pelaksana tindakan karantina terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan Karantina Pertanian. Persetujuan tersebut diberikan apabila setelah dilakukan penilaian terhadap pihak ketiga dan dinyatakan mampu serta memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Karantina Pertanian.
Mekanisme penilaian terhadap pihak ketiga untuk ditunjuk sebagai pelaksana tindakan karantina tumbuhan tertentu dilakukan melalui suatu proses registrasi yang terukur, transparan dan dapat dipertanggunjawabkan hasil kerjanya melalui audit yang dilakukan oleh Auditor yang melalui tahapan (audit kecukupan, audit awal ,audit ulang, audit survailen dan audit investigasi).

Melalui pedoman registrasi SAB Badan Karantina Pertanian dan Lampiran Surat Kepala Pusat Karantina Tumbuhan Nomor : 3488/KP.340/L.3/12/07 tanggal 12 Desember 2007 bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis (Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya) dalam kaitanya dengan pelaksanaan SAB adalah ditugaskan sebagai Korlap (Koordinator Lapangan), maka ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Nomor : 1218/Kpts/KP.420/L.6.A/6/2009 tanggal   Juni 2009 tentang Sekretariat Koordinator Lapangan Skim Audit Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Tahun  2009.

Kemudian Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang terbaru Nomor :   130  /Kpts/KP.420/L.6.A/1/2012 Tentang Sekretariat Korlap Skim Audit Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Tahun  2012
 
2.    Maksud dan tujuan

a. Membantu kelancaran tugas Skim Audit Badan Karantina Pertanian meliputi kegiatan administrasi Skim Audit mulai dari penerimaan pengajuan permohonan audit sampai penyampaian penetapan registrasi dan menerima laporan bulanan realisasi kegiatan perlakuan, menyampaikan Keputusan Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian dan menginformasi peraturan / regulasi baru terkait dengan perundang-undangan Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

b. Melakukan Pembinaan, berkoordinasi dan pengawasan serta monitoring terhadap realisasi kegiatan perusahaan fumigasi, perusahaan kemasan kayu, perusahaan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Instalasi Karantina Hewan Sementara yang terdaftar di Badan Karatina Pertanian, secara berdaya guna dan berhasil guna.

3.    Ruang Lingkup

a. Melakukan Audit kecukupan dalam tahapan registrasi perusahaan dan registrasi personil (menerima, memeriksa, meneruskan permohonan registrasi dan menyimpan rekaman)

b. Menyampaikan keputusan Ketua Otoritas SAB atas permohonan Registrasi Perusahaan, Registrasi Fumigator, Kemasan Kayu, dan Instalasi Karantina Tumbuhan/Hewan Sementara kepada pemohon secara formal.

c. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap realisasi kegiatan perusahaan fumigasi dan perusahaan kemasan kayu serta Fumigator, Kemasan Kayu, Instalasi Karantina Tumbuhan/Hewan Sementara terdaftar secara berdaya guna dan berhasil guna.

d. Melakukan upaya preventif, persuasif sampai dengan teguran/peringatan kepada perusahaan fumigasi, perusahaan kemasan kayu, fumigator dan Instalasi Karantina Tumbuhan/Hewan Sementara terdaftar agar tidak melakukan penyimpangan baik tidak sengaja, apalagi disengaja.

e. Melaporkan ke Badan Karantina Pertanian bagi perusahaan yang fumigasi dan perusahaan kemasan kayu serta fumigator dan Instalasi Karantina Tumbuhan/Hewan Sementara terdaftar yang tidak mengindahkan terguran/tetap membandel dan terus melanjutkan kebohongan dalam melaksanakan kewenangan/mandat yang diberikan Badan Karantina Pertanian.

f. Melaksanakan pembinaan terhadap auditor dan assesor agar selalu konsisten dalam melaksanakan audit dan assesmen senantiasa resisten terhadap tekanan maupun rayuan non diskriminatif, mewaspadai moral hazzard, memberikan layanan prima, lancar dan tegas.

g. Mengerahkan segala kemampuan dan ketrampilan, taktis maupun strategis untuk mengendalikan perusahaan fumigasi/perusahaan kemasan kayu dan fumigator serta perusahaan instalasi karantina tumbuhan/hewan sementara yang terdaftar, agar takut melakukan penyimpangan dan  merasa selalu diawasi dengan cara antara lain inspeksi mendadak/sidak, pengawasan, menangkap tangan Perusahaan Fumigator, Kemasan Kayu, Instalasi Karantina Tumbuhan/Hewan Sementara yang melakukan penyimpangan.

h. Peka terhadap informasi maupun pesan singkat (SMS) dan menindaklanjuti segera, untuk mengantisipasi dan mempersempit peluang, penyimpangan dan kebohongan yang dilakukan perusahaan fumigasi/kemasan kayu dan fumigator terdaftar serta perusahaan instalasi karantina tumbuhan/hewan sementara, apabila perlu diancam untuk menarik kembali kewenangan dan mandat yang diberikan Badan Karantina Pertanian.

i. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak asosiasi, para pimpinan perusahaan fumigasi/kemasan kayu dan fumigator serta Instalasi Karantina Tumbuhan/Hewan Sementara terdaftar sebagai ajang koordinasi dan pembinaan serta mengingatkan komitmen yang telah ditandatangani.

j. Mengevaluasi secara berkala pelaksanaan SAB di tingkat Koordinator Lapangan, meminimalkan kegagalan dan mengoptimalkan keberhasilan serta meningkatkan pegetahuan auditor dan assesor.

k. Mengusulkan kebutuhan dana, sarana/fasilitas untuk kelancaran pelaksana SAB dalam DIPA masing-masing.

l. Para Koordinator Lapangan senantiasa memberikan teladan (Ing Ngaro Sung Tulodo) kepada siapa saja kapan saja serta berkompetisi untuk menampilkan unjuk kerja yang terbaik.

m. Melakukan Klasifikasi perusahaan fumigasi/kemasan kayu, dan fumigator terdaftar serta perusahaan instalasi karantina tumbuhan/hewan sementara yang ada di wilayah Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, mana yang tergolong hitam, abu-abu dan putih terutama  setelah cukup banyak perusahaan yang telah diregistrasi.

4.    Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang  Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang  Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan tertentu oleh pihak ketiga;

6. Peraturan Menteri Pertanian No.34 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.160/5/2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;

8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian

9. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 249/Kpts/PD.540.420/L/9/06 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;

10. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 146/Kpts/OT/60/L/6/2006  tentang Penetapan Skim Audit Barantan  Jo. Nomor 251/KPTS/OT.160/L/6/2008 tentang penyempurnaan personalia tim pelaksana SKIM AUDIT Barantan.

11. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 248.a/Kpts/OT.160/L/8/2009 tentang Penetapan Auditor Fumigasi dan Auditor ISPM No.15.






  




Wilayah Kerja

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SEPTEMBER 2014
Mg Sn Sl Rb Km Jm Sb
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Ebook Online - HPHK



Download Peraturan Pemerintah
Peraturan Perundang - Undangan


Email:
info@karantinapertaniansby.com


Email SAB:
sab.bbkpsby@yahoo.com


Email Pengaduan:
pengaduan@karantinapertaniansby.com



031 - 867 3997 (Hunting)
031 - 867 3996 (Fax)

Mutu Pelayanan BBKP Surabaya
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Lihat hasil
Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya - 2014 | admin | webmail